PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANJARNEGARA
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam bidang apapun, perencanaan merupakan unsur penting dan strategis sebagai pemandu arah pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Perencanaan dibutuhkan karena untuk menghadapi masalah yang komplek, untuk mendapatkan alternatif langkah yang bisa dikembangkan, dan guna mengarahkan ke suatu tujuan yang jelas. Dalam bidang pendidikan, perencanaan merupakan salah satu faktor kunci efektivitas terlaksananya aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat nasional maupun lokal. Namun kenyataannya, unsur perencanaan pendidikan masih lebih banyak dijadikan faktor pelengkap, sehingga sering kali tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai secara maksimal. Penyebabnya adalah karena para perencana pendidikan kurang memahami proses dan mekanisme perencanaan dalam konteks yang lebih komprehensif. Selain itu, posisi bidang perencanaan belum merupakan key factor keberadaan suatu lembaga pendidikan, baik pada tingkat makro maupun mikro. Karena itu, sumbangan perencanaan pendidikan terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan belum dirasakan secara optimal.
Otonomi Pendidikan yang diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.
Untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengaplikasikan kebijakan pemerintah tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001-2006. Dalam renstra tersebut dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa pembangunan pendidikan merupakan prioritas pertama dan utama sebagai pondasi pembekalan mencerdaskan masyarakat Banjarnegara yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Banyak faktor yang secara langsung menentukan kesuksesan belajar dan keberhasilan pendidikan. Faktor-faktor ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yaitu:
1. Perangkat keras (hardware) yang meliputi ruang belajar, peralatan praktek, laboratorium, perpustakaan dan sebagainya.
2. Perangkat lunak (software) yang meliputi kurikulum, program pengajaran, manajemen sekolah, sistem pembelajaran dan sebagainya.
3. Perangkat pikir (brainware) yang menyangkut guru, kepala sekolah, anak didik dan orang-orang yang terkait di dalam proses pendidikan itu sendiri.

B. Maksud dan Tujuan
Pembangunan pendidikan dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban masyarakat yang bermartabat dengan tujuan sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses belajar mengajar yang efektif sehingga meningkatkan kecerdasan peserta didik;
2. Terwujudnya perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

C. Sasaran
Sasaran yang diinginkan dalam pembangunan pendidikan di kabupaten Banjarnegara yaitu:
1. Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan indicator keberhasilan peningkatan APK sebesar 2,5% per tahun.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaarana pendidikan
3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan
4. Peningkatan mutu dan profesionalisme guru
5. Peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kebijakan Pendidikan
1. Kebijakan Departemen Pendidikan
Menurut Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, mengelompokkan tiga tema pokok kebijakan pendidikan, yaitu:
1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
2. Peniingkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan
3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
1. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Banjarnegara Tahun 2001-2006 yang menetapkan “Pembangunan Pendidikan adalah merupakan prioritas utama dan pertama”
2. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 423/179 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun Kabupaten Banjarnegara.
3. Pembangunan bidang pendidikan:
Agenda : Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
Sasaran : Meningkatkanya Kualitas sumber Daya
Prioritas Pembangunan :
o Meningkatkan mutu dan Akses Pendidikan Usia Dini
o Paningkatan APM, APK
o Pengembangan Sarana/Prasarana Pendidikan
o Penyediaan Sarana Pendidikan
o Peningkatan Kesejahteraan Guru
o Pemberian akses/kemudahan bagi keluarga miskin untuk wajib belajar 9 tahun, beserta optimalisasi pengawasannya

3.Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2009
o Mengembangkan SDM sedini mungkin secara terarah terpadu dan menyeluruh
o Memperluas dan memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan
o Meningkatkan mutu pendidikan melalui penyempurnaan prasarana dan sarana pendidikan
o Meningkatkan budaya baca masyarakat. Meningkatnya kemampuan SDM dalam pengelolaan sumber daya lokal
o Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah
o Memperluas dan memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi
o Meningkatnya kesejahteraan guru

B. Perencanaan Strategis
Perencanaan menurut Bintoro Tjokroaminoto ialah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dan apa yang akan dilakukan. Planning [is] an activity that is basically a process: a process of human thougt, and action based upon that thought: nothing more or less than this … (Chadwick : 184). Perencanaan dapat didefinisikan dalam berbagai macam ragam, tergantung perspektif yang digunakan serta latar belakang yang mempengaruhi seseorang untuk mendefinisikannya. Dalam arti seluas-luasnya, perencanaan biasanya dimaknai sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
Perencanaan mikro pendidikan ialah perencanaan yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi otonomi daerah di bidang pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan mikro secara teknis antara lain (1) kebijakan/ketentuan standar, (2) geografis, (3) demografi, dan (4) infrastruktur. Secara non teknis antara lain (1) aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, (2) sosial ekonomi dan budaya masyarakat, (3) politis, dan (4) keamanan.(Usman:2006). Menurut Sorkin Perencanaan strategis adalah : suatu cara yang sistematik untuk memenej suatu perubahan dan pembaharuan yang terbaik pada masa depan.
Ini adalah sebuah proses untuk menidentifikasi dan mencari tindakan yang terbaik dalam melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
Langkah-langkah perencanaan strategis :
1. Menyeleksi kunci isu .
Mengamati dan memilih beberapa isu dalam pemecahan masalah
2. Mengumpulkan pernyataan atau tujuan.
Membuat strategi proses pengembangan dengan tujuan umum
3. Menganalisa faktor internal dan ekternal.
4. Menentukan tujuan
5. Menentukan implementasi perencanaan
6. Monitoring, evaluasi dan meneliti kembali
Perencanaan Strategis adalah perencanaan yang menggunakan prioritasi yang disusun dengan mengacu pada berbagai kriteria yang bersifat strategis.
1 Strategis adalah kondisi yang bersifat memiliki nilai lebih dibandingkan dengan situasi dan kondisi di sekitarnya.
2 Prioritasi adalah penyusunan peringkat kepentingan berdasarkan kebutuhan tertentu.
Penetuan sangat pentinhg dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan, karena akan mempengaruhi seluruh aspek dari hasil yang akan di wujudkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari suatu unit organisasi
Dalam perencanaan strategis tidak sekedar bersifat konseptual, tetapi juga praktis. Dengan memahami teori dan langkah-langkah ini, hasil yang dicapai dapat maksimal, sehingga dapat mengurangi disparitas antara realita di lapangan dengan dan hasil analisa dari steakholder.

C. Pendekatan Perencanaan Strategis
Setidaknya ada empat macam pendekatan perencanaan strategis yang dikenal selama ini yaitu perencanaan strategis berbasis isu, perencanaan strategis berbasis penyesuaian, perencanaan strategis berbasis skenario dan perencanaan strategis berbasis organik. Perencanaan strategis berbasis isu memiliki langkah penyusunan yaitu :
1. Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman)
2. Analisis strategis untuk mengidentifikasi dan memprioritisasi issues
3. Desain strategi untuk mengatasi issues
4. Perumusan visi, misi
5. Perumusan rencana tindak (tujuan, sasaran, kebutuhan sumberdaya, peranan dan tanggung jawab implementasi)
6. Dokumentasikan dalam rencana strategis
7. Pengembangan rencana operasional tahunan
8. Penyusunan anggaran
9. Implementasi program, kegiatan dan anggaran
10. Monitor, review, evaluasi dan pemutakhiran rencana
Perencanaan strategis berbasis penyesuaian memiliki langkah penyusunan :
1. Identifikasi misi, program, sumber daya organisasi
2. Identifikasi keperluan untuk penyesuaian
3. Identifikasi bagaimana penyesuaian perlu dilakukan
4. Akomodasikan ‘penyesuaian’ kedalam rencana strategis


Perencanaan strategis berbasis skenario memiliki langkah penyusunan :
1. Identifikasi perubahan-perubahan eksternal yang diperkirakan terjadi (dengan driving forces análisis/berdasarkan analisis logis)
2. Pengembangan alternatif skenario pengaruh perubahan-perubahan eksternal terhadap organisasi (skenario baik, buruk, netral)
3. Identifikasi apa yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk merespon perubahan-perubahan tersebut
4. Identifikasi strategi untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut
5. Memilih strategi yang terbaik berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan
Sedangkan perencanaan strategis berbasis organik merupakan model yang menggunakan cara identik dengan pertumbuhan suatu organisme yaitu adanya proses mandiri dalam internal organisasi secara berkelanjutan melakukan dialog untuk klarifikasi dan artikulasi nilai-nilai organisasi dan cara pencapaian visi; model ini menekankan pada pembelajaran dan refleksi.
Penetapan pilihan strategis dengan pendekatan daya dorong (driving force) melalui lima langkah, meliputi :
1. Mendefinisikan dan menentukan faktor-faktor strategis yang terdiri dari :
a. Faktor-faktor prima, terdiri dari : produk yang ditawarkan, kebutuhan pasar, laba, ukuran/pertumbuhan, teknologi, dan sumber daya manusia
b. Faktor potensial lainnya, yaitu : jasa yang ditawarkan, kebutuhan pelanggan, kemampuan pelayanan, kapasitas produksi/proses pembelajaran, metode distribusi, sumber daya/fasilitas, dan citra sekolah.
2. Menetapkan faktor strategis anda sesuai urutan prioritas
3. Menentukan daya dorong sekolah anda, baik pada saat ini maupun di masa datang
4. Mengidentifikasi perubahan yang harus terjadi apabila terindikasi adanya arah baru menjadi dasar untuk pengembangan strategi di masa depan.
5. Memformulsaikan pernyataan strategi yang menentukan arah yang jelas bagi organisasi anda adalah perkembangan alamiah dari proses ini.

Langkah-langkah dalam melakukan analisis SWOT:
1. Menetapkan OBYEK Kajian secara jelas,apakah DAERAH atau ORGANISASI
2. Menetapkan FOKUS Kajian, yaitu : ISU STRATEGIS dan TUJUAN yang berkaitan dengan Obyek Kajian
3. Mengidentifisir FAKTOR KUNCI / KEADAAN LINGKUNGAN yang berkaitan dengan Isu dan Tujuan
4. Mempelajari data pendukung / referensi dari Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal, kuantitatip atau kualitatip
5. Menilai Faktor-Faktor kunci apakah termasuk LINGKUNGAN INTERNAL atau LINGKUNGAN EKSTERNAL, yaitu dengan berpedoman pada obyek kajian
6. Menilai Faktor-Faktor kunci ,
-- bila termasuk Lingkungan Internal apakah sebagai KEKUATAN / POTENSI atau KELEMAHAN
-- bila termasuk Lingkungan Eksternal apakah sebagai PELUANG atau ANCAMAN / TANTANGAN

BAB III
GAMBARAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN

A. Kondisi Umum Daerah
1. Kondisi Geografis
Kabupaten Banjarnegara terletak pada garis lintang 7o 12’ - 7o 31’ Lintang Selatan dan garis bujur 109 o 20’ 10” – 109 o 45’ 50” Bujur Timur. Dari peta Kaabupaten terlihat bahwa bentuk wilayah Kabupaten Banjarnegara secara sepintas menyerupai bentuk jajaran genjang yang memanjang dari arah barat daya (Kecamatan Susukan) ke arah timur laut (Kecamatan Batur) dengan dataran tinggi Dieng pada ujungnya. Wilayah Kabupaten Banjarnegara seluas 106.970.997 Ha. Daerah relatif datar dengan kemiringan kurang dari 15% hanya 26.325.562 ha (24,61%), sedang daerah kemiringan lebih dari 40% seluas 32.465.698 ha (30.35%)
Batas daerah kabupaten Banjarnegara
1. Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.
2. Sebelah Barat : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen.
4. Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo.
Gambaran topografi Kabupaten Banjarnegara sebagian besar merupakan daerah pegunungan yang berbukit-bukit meliputi dataran rendah, dataran tinggi, kawah-kawah( baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif) serta sungai-sungai. Kawah-kawah terletak di dataran tinggi Dieng juga terdapat telaga, candi-candi, dan tenaga panas bumi terletak pada kawasan yang sama. Dataran tinggi Dieng merupakan kawasan wisata andalan Kabupaten Banjarnegara banyak dikunjungi oleh wisataman mancanegara.. Sungai-sungai yang besar adalah Serayu, Tulis, dan Merawu yang dimanfaatkan sebagai Bendungan untuk pengairan sawah dan PLTA yaitu Bendung Panglima Besar Sudirman dan Bendung Tulis. Kondisi tanah cukup subur dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Hasil pertanian yang jadi unggulan padi, sayuran dan buah salak. Sumber daya alam yang lain diantaranya adalah: pasir kwarsa sebagai bahan keramik, batu marmer, asbes, batu ukir, dan tanah liat.

2. Kondisi Demografi
Sasaran pendidikan adalah seluruh masyarakat, untuk itu aspek yang berkaitan dengan dinamika penduduk dan masalahnya akan sangat mempengaruhi pembangunan pendidikan. Di bawah ini disampaikan data demografi penduduk sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan pendidikan.

3. Administrasi Pemerintahan
Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan otonomi dan tanggungjawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan daerahnya. Oleh karena itu segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di Kabupaten harus berada di bawah sepengatahuan dan koordinasi dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Secara administrasi, kondisi Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

4. Ekonomi
Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas yaitu manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan bidang lainnya. Pada tahun 2005 PAD Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp43.886.241.971,-; PDRB Rp4.158.373.764,- penerimaan PBB sebesar Rp24.732.982.539,-; pendapatan per kapita adalah Rp3.944.552,-

5. Sosial Budaya dan Agama
Adat istiadat di Kabupaten Banjarnegara sampai sekarang masih hidup. Terdapat kesenian tradisional yang disebut calung (thek-thek), yaitu suatu alat seni yang terbuat dari bambu, yang dimainkan oleh satu kelompok orang dapat laki-laki atau perempuan.
Mengenai kehidupan keagamaan di Kabupaten Banjarnegara jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 893.788 orang, Kristen Protestan sebanyak 2.346 orang, Katolik sebanyak 3,319 orang, Hindu sebanyak 90 orang, dan Budha sebanyak 562 orang. Untuk mengamalkan ibadahnya di dukung oleh 1.448 masjid dan 2.515 mushola, 18 gereja, 2 Pura, dan 3 Wihara.
Kondisi kesehatan masyarakat dapat digambarkan bahwa gizi masyarakat pada umumnya adalah baik, dengan angka harapan hidup 65 tahun, yang didukung oleh Puskesmas sebanyak 34 buah dan rumah sakit sebanyak 4 buah..

6. Transportasi dan Komunikasi
Sarana dan prasarana perhubungan baik transportasi dan komunikasi merupakan sarana untuk memperpendek jarak antara daerah satu dengan yang lain. Transportasi ditujukan untuk memperlancar arus penumpang, barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain, meningkatkan mobilitas penduduk ke tempat tujuan baik dari pedesaan sampai perkotaan, daerah perbatasan sampai ke daerah terpencil, serta kemudahan siswa berangkat ke sekolah.
Tabel 3: Kondisi Jalan

B. Kondisi Pendidikan Saat Ini
Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara pada saat ini mengalami perkembangan yang cukup baik, meskipun belum sebanding antara jumlah sekolah yang ada dengan jumlah lulusan yang akan melanjutkan kejenjang sekolah berikutnya. Kondisi pendidikan di kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dari berbagai data pokok pendidikan seperti:
1. Data jumlah penduduk usia sekolah
Sumber Daya Manusia, jumlah penduduk usia sekolah di kabupaten Banjarnegara pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :
Tabel 4 : Penduduk Seluruhnya, dan Penduduk Usia Sekolah
Kab. BanjarnegaraTahun 2006/2007




Dari tabel 3 diperoleh data bahwa penduduk usia sekolah Kabupaten Banjarnegara terbanyak adalah pada usia penduduk 7-12 tahun (tingkat sekolah dasar) yaitu sebanyak 107.668 orang. Sedangkan tingkat sekolah menengah pertama (usia 13-15 tahun) sebanyak 46.810 orang, sekolah menengah atas/kejuruan (usia 16-18 tahun) sebanyak 65.515 orang.
2. Data jumlah sekolah
Jumlah sarana pendidikan di kabupaten Banjarnegara sebarannya tidak merata khususnya di tingkat SMA/MA/SMK. Data sarana pendidikan di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut ;
Tabel 5 : Jumlah TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK
Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006/2007

Data jumlah peserta didik
Dari sejumlah sarana pendidikan di atas, belum dapat melayani semua penduduk usia sekolah di masing-masing tingkat pendidikan. Adapun jumlah peserta didik yang tercatat sampai tahun 2006/2007 dari data dinas pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 5 : Jumlah Peserta didik TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK
Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006/2007


4. Data jumlah tenaga fungsional
Tabel 7: Data jumlah tenaga fungsional Tahun 2006/2007


5. Hasil yang dicapai
Indikator untuk pencapaian keberhasilannya adalah APM dan APK untuk semua satuan pendidikan.

Tabel 8: data APK dan APM Tahun 2006/2007

Indikator untuk pencapaian keberhasilannya kelulusan dan indeks pencapaian prestasi dalam Ujian Nasional/ Ujian sekolah sesuai jenjang/satuan pendidikan. Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007 di Kabupaten Banjarnegara secara umum berjalan lancar, aman dan tertib yang diikuti oleh SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK tergabung dalam satu rayon yaitu Rayon 04 Kabupaten Banjarnegara dan 6 (enam) sub Rayon dengan rincian sebagai berikut:
1. SMP/MTs terdiri dari 4 sub Rayon yaitu:
1.1. Subrayon 04.01 SMP/MTs dengan lokasi SMP N 1 Bawang
1.2. Subrayon 04.02 SMP/MTs dengan lokasi SMP N 2 Wanadadi
1.3. Subrayon 04.03 SMP/MTs dengan lokasi SMP N 3 Purwareja Klampok
1.4. Subrayon 04.02 SMP/MTs dengan lokasi SMP N 1 Karangkobar
2. SMA/MA terdiri dari 1 (satu) subrayon
2.1. Subrayon 04.01 SMA/MA dengan lokasi SMA N 1 Banjarnegara
3. SMK terdiri dari 1 (satu) subrayon
3.1. Subrayon 04.01 SMK dengan lokasi SMK N 1 Bawang

Tabel 9: Hasil UN dan US Tahun 2006/2007


Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan di Banjarnegara
Sebagai arahan dan pedoman dalam mencapai tujuan akhir pada suatu kondisi tertentu, maka ditentukan Visi pembangunan pendidikan sebagai berikut: “Terwujudnya Generasi yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2009”.
Adapun untuk memudahkan pengertian Visi tersebut perlu penjelasan sebagai berikut:
1. Berkualitas adalah sesuatu kondisi yang mempunyai kualitas/bermutu, yaitu mempunyai nilai lebih mengenai keilmuan, kecerdasan, kecakapan, kreatif dan kemandirian.
2. Beriman dan bertaqwa adalah sikap mental dan tingkah laku yang didasari keyakinan dan kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, ditetapkan Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan profesionalisme para penyelenggara di bidang pendidikan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih memadai di bidang pendidikan.
3. Meningkatkan kerjasama stakeholder dalam memajukan pendidikan
4. Meningkatkan peranserta masyarakat di bidang pendidikan
5. Meningkatkan kesejahteraan para penyelenggara pendidikan

D. Faktor internal dan eksternal
1. Faktor internal sebagai daya dukung
1 Tenaga Pendidik
2 Tenaga Kependidikan
3 Perundang-undangan dan Peraturan-Peraturan
4 Jumlah sekolah TK = 519, SD = 866, SLTP = 97, SMA= 13, MA = 12, dan SMK =13
5 Steakholder, Komite sekolah, Dewan Pendidikan, Masyarakat
6 Dana / pembiayaan

2. Faktor internal sebagai penghambat
1 SDM belum memenuhi standart kompetensi
2 Pendidikan belum menjadi kebutuhan
3 Sebagian besar lokasi sekolah menengah berada di dekat kota
4 Anggaran untuk pendidikan dari APBN
5 Sarana prasarana belum memenuhi standart
6 Partisipasi masyarakat masih rendah

3. Faktor eksternal sebagai daya dukung
1 Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2 Sistem Manajemen Mutu (ISO)
3 Information and Comunication Technology (ICT)
4 Transparansi bidang manajemen dan keuangan
5 Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial, dan Keamanan
6 Media Masa (Majalah MOP)
7 Organisasi profesi (PGRI), organisasi siswa (OSIS), organisasi kemasyarakatan.
8 Berkembangnya jasa telepon seluler.

4. Faktor eksternal sebagai penghambat
1 Globalisasi di bidang pendidikan
2 Berdirinya sekolah internasional oleh investor asing
3 bencana alam
4 kondisi geografi

E. Perumusan Isu Strategis
Berdasar visi, misi faktor internal dan ekternal strategis perumusan isu strategis permasalahan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

Dari diagram di atas dapat di buat rincian isu-isu strategis :
1. Rendahnya mutu pendidikan
2. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi masih kurang
3. Belum terpenuhinya standart kompetensi guru
4. Keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
5. Mutasi pendidik
6. Rendahnya suasana kompetitif antar sekolah
7. Lulusan SMK belum memenuhi standar dunia kerja
8. Lulusan SMA/MA banyak yang tidak melanjutkan
9. Perluasan akses SLB dan sekolah Inklusif
10. Perluasan akses PAUD
11. Pendidikan kecapakan hidup / life skill
12. Pendidikan Keaksaraan pendudk usia >15 th
13. Penambahan USB SMK dan SM
14. Budaya belajar belum terpatri
15. Kondisi ekonomi masyarakat kurang mendukung
16. Lokasi sekolah terlalu jauh
17. Tingginya biaya pendidikan
18. Terbatasnya dana pendidikan
19. Kurangnya sarana prasarana pendidikan yang memadahi
20. Rendahnya angka partisipasi masyarakat

Tujuan
Untuk mengarahkan program agar sejalan dengan visi dan misi, maka dirumuskan tujuan pendidikan sebagai berikut :
1. Meningkatkan keimanan, ketakwaan, etika dan estetika bagi peserta didik;
2. Meningkatkan peranserta, peluasan dan pemerataan kesempatan belajar pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan bagi masyarakat secara adil dan tidak dikriminatif;
3. Meningkatkan daya saing masyarakat dengan menghasilkan lulusan yang bermutu, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan;
4. Mewujudkan sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, produktif dan demokratis dalam suatu governance yang baik dan akuntabel.

Sasaran
Tujuan yang telah ditetapkan, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran kinerja sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketagwaan serta budi pekerti luhur peserta didik;
2. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan;
3. Meningkatkan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan ;
5. Meningkatkan jumlah masyarakat yang gemar membaca;
6. Menurunkan jumlah masyarakat yang buta aksara;
7. Terwujudnya tata kelola pendidikan yang semakin mantap dan terpadu;
8. Terwujudnya pelayanan prima dalam penyelenggarakan pendidikan.

BAB IV
ANALISIS PENYUSUNAN KONSEP STRATEGIS


A. Analisis Kondisi
Pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat di kabupaten Banjarnegara masih belum merata. Sebagai gambaran pada tahun 2006 Angka Partisipasi Murni (APM) rata-rata untuk SD/MI sebesar 92,21 %, APM rata-rata untuk SMP/MTs sebesar 79,61 % dan APM untuk SMA/MA/SMK hanya sebesar 34,57 %. Angka Partisipasi Kasar (APK) rata-rata untuk SD/MI sebesar 103,94 %, APK rata-rata untuk SMP/MTs sebesar 89,61 %, dan APK untuk SMA/MA/SMK hanya sebesar 39,53 %,.
Sarana dan prasarana pendidikan di kabupaten Banjarnegara masih kurang memadai seperti gedung sekolah, alat peraga, buku perpustakaan , laboratorium, belum lagi ruang kelas yang mengalami kerusakan baik karena bencana atau kurangnya perawatan. Gedung sekolah dengan ruang berkondisi baik 40,09 % (194) untuk pendidikan TK, 47,66 % (2485) untuk SD/MI, 90,12 % untuk pendidikan SMP/MTs dan 90,76 % (649) untuk pendidikan SMA/MA/SMK.
Sementara itu kelayakan guru mengajar pada tahun 2006 pada SD dan MI baru mencapai 83,12 %, Guru SMP dan MTs 84,11 %, Guru SMA dan MA, SMK 72,51 %.
Angka putus sekolah pada tingkat SD Negeri 213, pada tingkat SMP negeri 304, SMP Swasta 63, pada tingkat SMA Negeri 57, SMA Swasta 32, MA Swasta 8, pada tingkat SMK Negeri 3, SMK swasta 8.
Kondisi fisik prasarana/gedung sekolah relatif memprihatinkan terutama pada jenjang SD/MI yang mengalami rusak berat sejumlah 1.378 ruang kelas (27,16 %), rusak ringan 960 ruang kelas (18,93%) dari total jumlah ruang SD/MI sebanyak 5.073 ruang kelas. Demikian juga pada tingkat SMP dan SMA/SMK masih banyak ruang kelas yang memerlukan perbaikan .
Persebaran sekolah menengah belum merata SMA baru ada 10 dari 20 kecamatan yang ada, SMK baru ada 5 dari 20 kecamatan. Tingginya tingkat mutasi guru salah satu penyebab adalah tingkat kesejahteraan tenaga guru yang masih rendah sehingga tenaga pendidik lebih memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya untuk mengurangi biaya transportasi.
Pada tahun 2006 Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara telah menganggarkan pembiayaan kegiatan sebesar Rp. 34.116.750.000 (Tiga puluh empat mlyar seratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 32.950.528.920 (Tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atau 96,58%.

B. Analisis SWOT
Analisa SWOT adalah suatu pekerjaan yang cukup berat karena hanya dengan itu alternatif-alternatif stratejik dapat disusun. Kegagalan menganalisanya berarti gagal dalam mencari relasi dan titik temu antara faktor-faktor stratejik dalam lingkungan internal dan yang terdapat dalam lingkungan eksternal, sambil mencari hubngannya dengan misi, tujuan, dan sasaran organisasi; juga merupakan kegagalan dalam mempersiapkan suatu keputusan stratejik yang baik. Hanya dengan analisis SWOT keputusan-keputusan stratejik yang baik dapat dihasilkan (Salusu:2002).
Diagram berikut menunjukkan mekanisme sistem kerja untuk merumuskan renstra yang kemudian di breakdown menjadi program kerja dinas pendidikan :

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dilakukan analisis dan pembobotan unsur internal dan eksternal dikaitkan dengan visi misi dinas pendidikan Kabupaten Banjarnegara. Untuk bobot ditetapkan kontinum antara 10 – 100, sedangkan untuk rating, yang mencerminkan kekuatan pengaruhnya terhadap pendidikan ditetapkan :

5 artinya sangat kuat
4 artinya kuat
3 artinya kurang kuat
2 artinya lemah
1 artinya lemah sekali.
Melalui analisa SWOT ada faktor-faktor penentu keberhasilan yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai bagi penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.
2. Tersedianya sumber daya pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan) yang sesuai dengan standar kompetensi
3. Terwujudnya manajemen berbasis sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan
4. Penerpapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) pada sekolah
5. Partisipasi masyarakat termasuk dunia usaha/industri dalam proses pembangunan pendidikan
6. Pendirian unit sekolah baru (USB) SMK
7. Pengendalian mutasi guru
8. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan.
Tujuan strategik selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah dirumuskan. Sedangkan sasaran strategik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses perencanaan stratejik yang dirumuskan untuk masing-masing tujuan.

C. Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara
Sesuai dengan analisis kondisi faktor internal dan eksternal, dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara tersebut di atas ditempuh strategi, yaitu :
1. Tersedianya dana pendidikan yang cukup dari APBD
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pendidikan
3. Peningkatan kualitas SDM
4. Akuntabilitas kinerja lembaga pendidikan
5. Pemenuhan sarana dan prasaran pendidikan
6. Pelatihan peningkatan kompetensi guru
7. perekrutan guru baru sesuai standar kompetensi
8. pemanfaatan teknologi informasi untuk memajukan pendidikan
9. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pendidikan
10. Manajeman pembiayaan pendidikan
11. .Penambahan sarana prasarana pendidikan
12. Memberikan beasiswa kepada guru untuk meningkatkan jenjang pendidikannya
13. Pengendalian mutasi guru
14. Sosialisasi program PLS kepada masyarakat yang putus sekolah
15. Terwujudnya MBS dalam pendidikan
16. Pemberdayaan PLS bagi masyarakat
17. Peningkatan pendidikan non formal
18. pemetaan pendidikan
19. pencitraan pendidikan
20. Partisipasi DU/DI dalam pendidikan
21. Pemberdayaan masyarakat pada kegiatan kewirausahaan

BAB V
PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN


A. Proses Penyusunan Program dan Kegiatan
Untuk menetapkan program dan kegaitan dapat dilaksankan melalui kegiatan awal penyusunan oleh Dinas Pendidikan, kedua hasilnya dimusyawarahkan bersama kepala sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan, dunia usaha/kerja, anggota dewan dan tokoh masyarakat..

B. Program dan Kegiatan
Setelah tersusun rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Program adalah merupakan suatu rencana besar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan. Didalam setiap program terbagi sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program.
1. Peningkatan mutu pendidikan dan profesionalisme guru
Program Kerja I : Pengadaan dan peningkatan kualitas guru
Kegiatan a. Mengusulkan pengadaan guru melalui seleksi berdasarkan kompetensi
b. Penyetaraan guru berijazah PGSD/D2, D3 ke S1
c. Mengirim dan menyelenggarakan bimbingan teknis, pelatihan berskala nasional maupun regional (Provinsi/Kabupaten)
d. Mengirim guru SMK untuk mengikuti kegiatan magang
e. Menyelenggarakan seminar peningkatan kualitas guru
f. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
g. Pelaksanaan sertifikasi pendidik
h. Mengikutsertakan guru dalam lomba karya ilmiah atau inovasi pembelajaran
i. Pelatihan komputer dan internet untuk pembelajaran E-Learning
j. Seleksi kepala sekolah
k. Peningkatan kesejahteraan guru
l. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

Program Kerja II : Peningkatan mutu pembelajaran
Kegiatan a. Pengawasan ke sekolah secara rutin
b. Pemberdayaan guru melalui KKG, MGMP
c. Pengembangan kurikulum (KTSP) yang mampu mengolah potensi lokal
d. Menyelenggarakan kompetisi antar sekolah-sekolah secara ketat dan berkesinambungan
e. Peningkatan kemampuan SMK untuk menciptakan alat/mesin produksi/pengolah hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
f. Seleksi guru dan siswa berprestasi
g. Mengadakan lomba mata pelajaran
h. Pengadaan tenaga laboran dan maintenance pemeliharaan alat

Program Kerja III : Pembinaan teknis pembelajaran
Kegiatan a. Pemantauan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
b. Pembinaan personil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
c. Pemantauan dan evaluasi administrasi pembelajaran
d. Pemanfaatan media pendidikan
e. Peningkatan jaringan akses internet
f. Mengadakan lomba mata pelajaran
g. Pengembangan bahan ajar dan model pembelajaran
h. Pemberdayaan unit produksi SMK
i. Peningkatan pelaksanaan pendidikan sistem ganda
j. Perintisan pendidikan sistem ganda di luar negeri
k. Pengefektifan kegiatan studi banding dan karya wisata

Program Kerja IV : Pengadaan sarana dan prasarana
Kegiatan a. Pembangunan laboratorium bahasa dan komputer pada tingkat SD, SMP, SMA dan SMK
b. Pengadaan buku pelajaran siswa dan pegangan guru
c. Peningkatan jumlah bahan pustaka dan buku bacaan
d. Penyelenggaraan bursa buku
e. Pengadaan alat olah raga
f. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
g. Pembangunan bengkel untuk SMK
h. Pemberian bantuan modal kewirausahaan
i. Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah

2. Pelayanan Pendidikan dengan Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
Program Kerja I : Peningkatan Effisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia
Kegiatan a. Pelatihan administrasi sekolah bagi staf tata usaha
b. Pemberdayaan guru wiyata bakti
c. Pelatihan komputer dan internet bagi staf tata usaha
d. Pemberian kesejahteraan bagi guru di daerah terpencil
e. Sosialisasi pelaksanaan MPMBS
f. Monitoring pelaksanaan MPMBS
g. Peningkatan disiplin pegawai
Program Kerja II : Peningkatan profesional manajemen sekolah
Kegiatan a. Pelatihan manajemen kepala sekolah
b. Pemberdayaan pengurus dan anggota MKKS
c. Bimbingan dan pembinaan pengurus Komite Sekolah
d. Penilaian Kinerja Sekolah
e. Penerapan Sistem Manajemen Mutu pada sekolah berstandar nasional dan berstandar internasional
f. Pemetaan sekolah (school mapping)

3. Akses dan pemerataan pendidikan
Program Kerja I : Meningkatkan daya tampung
Kegiatan a. Membangun Unit Sekolah Baru SMK
b. Menambah ruang kelas baru SMP dan SMK
c. Pengelolaan kelas jauh dengan pemberdayaan gedung SD yang tidak terpakai.
d. Pengelolaan SMP Terpadu (SD dan SMP satu atap)
e. Pengembangan pendidikan keaksaraan
f. Pemberian bea siswa bagi anak berprestasi
g. Pemberian bea siswa SD/MI, MTs, SMA, MA, SMK bagi anak dari keluarga miskin
h. Pemberdayaan SMP Terbuka
i. Penataan lembaga pendidikan non formal
Program Kerja II : Mengantisipasi angka drop out
Kegiatan a. Pemberian bea siswa
b. Menambah jumlah orang tua asuh
c. Mengintensifkan kelompok Paket Kejar A, B dan C
Program Kerja III : Menyadarkan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan
Kegiatan a. Rapat koordinasi dan Sosialisasi Program Pendidikan
b. Pemantapan dan evaluasi MBS
c. Penggalangan dana dekonsentrasi
d. Memberdayakan Komite Sekolah
e. Sosialisasi keberadaan sekolah swasta
f. Pembinaan administrasi terhadap sekolah swasta
g. Menjaring orang tua siswa yang mampu untuk saling membantu